Universitas Tarumanagara (UNTAR) mengukuhkan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. sebagai Profesor Tetap Bidang Ilmu Hukum. Pengukuhan guru besar ilmu hukum UNTAR ini dilaksanakan pada Sabtu, 2 Juli 2022.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia memiliki berbagai kekayaan dan sejarah yang luar biasa. Menghadapi modernisasi dan kehidupan serba digital,  nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh lepas dari kehidupan sebagai masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi yang ada tentu memiliki dampak positif dan negatif. Namun, dampak negatif tidak boleh dibiarkan menguasai kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus hadir berdampingan dalam perkembangan teknologi yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala aspek,” tegas guru besar ilmu hukum tersebut melalui pidato pengukuhannya. 

Seperti yang sudah dijelaskan, beliau menekankan pentingnya tekad dan semangat dalam mewujudkan tujuan negara berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 di jaman modern ini.

“Hadirnya professor baru, seperti Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

diharapkan dapat menghasilkan karya-karya bermanfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan negara Indonesia,” ujar Rektor Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.M., I.P.U., Asean Eng. dalam sambutannya.

Berikutnya Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. menambahkan katanya, “Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru untuk terus belajar dan berkarya bagi kepentingan sesama. Tetaplah rendah hati dan berkarya untuk masyarakat, serta membangun generasi baru yang lebih baik.” 

Sidang Terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar ilmu hukum ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman Datuak Rajo Alam Batuah, Karaeng Makulle Galesong, S.H., M.H., Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Bapak Mohammad Guntur Soekarno Putera, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto Karaeng Sitaba Galesong, S.H., M.Si., DFM., Dr. Ir. Hasto, Kristiyanto, M.M., Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). serta beberapa undangan lainnya.